• Sabtu, 1 Oktober 2022

Mendes Ajak Apdesi Review Regulasi Tentang Desa

- Sabtu, 6 Agustus 2022 | 17:17 WIB
Gus Halim, saat berbincang dengan jajaran DPP APDESI yang dipimpin Surta Wijaya di Jakarta, Senin (1/8/2022). (Humas Kemendes PDTT/Wening)
Gus Halim, saat berbincang dengan jajaran DPP APDESI yang dipimpin Surta Wijaya di Jakarta, Senin (1/8/2022). (Humas Kemendes PDTT/Wening)

LAMPUNG EKSPOSE - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar (Gus Halim) mengajak jajaran Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) untuk melakukan review regulasi tentang Desa. Salah satunya tentang wacana perpanjangan jabatan kepala desa.

“Jika menilik situasi kekinian memang sudah banyak dinamika yang terjadi. Oleh karena itu apakah masih sesuai dengan kebutuhan di lapangan dan perkembangan terkini, ataukah perlu dilakukan perbaikan-perbaikan. Sudah waktunya kita review UU Nomor 6/2014 tentang Desa mana yang implementatif dan yang membingungkan," ujar Gus Halim, saat berbincang dengan jajaran DPP APDESI yang dipimpin Surta Wijaya di Jakarta, Senin (1/8/2022).

Gus Halim mengungkapkan satu fokus pemikirannya adalah bagaimana terus menguatkan posisi kepala desa sebagai ujung tombak pembangunan di desa. Menurutnya kepala desa merupakan posisi jabatan yang mempunyai legitimasi kuat karena dipilih langsung oleh rakyat. Kekuatan legitimasi ini relatif sama dengan bupati, gubernur, bahkan presiden yang juga sama-sama dipilih secara langsung oleh rakyat. 

"Bahkan perjalanan demokrasi dimulai dari desa. Belum ada Pilgub, sudah ada Pilkades," katanya.

Tetapi pada kenyataannya, kata Gus Halim kepala desa sering menghadapi dinamika tinggi akibat dampak sengit Pemilihan Kepala Desa. Di sisi lain jabatan kepala desa relatif pendek sehingga waktu melakukan terobosan pembangunan tidak optimal karena masih ada sisa-sisa dampak persaingan saat Pilkades.

“Maka harus ada terobosan agar jabatan kepala desa ini tidak habis hanya untuk menuntaskan dinamika yang terjadi akibat ekses negatif Pilkades,” katanya.

Gus Halim menggulirkan wacana soal perpanjangan masa menjabat Kepala Desa tanpa mengubah regulasi jika masa jabatan kepala desa itu 18 tahun. Perpanjangan ini tidak menggunakan periodisasi tapi hanya bilangan pembaginya. Jika sebelumnya tiga, diubah menjadi dua hingga satu kali masa jabatan Kades menjadi sembilan tahun. 

"Wacana ini justru menguntungkan masyarakat desa karena permasalahan yang terjadi di desa bisa lebih maksimal diselesaikan dan pembangunan lebih terarah," kata Doktor Honoris Causa dari UNY ini.

Dalam kesempatan itu, Gus Halim menjamin jika Dana Desa tetap ada karena memang ada regulasi yang mengaturnya. Kendati demikian dibutuhkan terobosan untuk memaksimalkan salah satunya agar Dana Desa tidak disatukan dengan Transfer Daerah atau Dana Perimbangan.

 "Posisinya jadi lebih eksis dan Desa punya akses langsung ke Pemerintah," kata Gus Halim.

Halaman:

Editor: Dimas Febiyansyah

Tags

Terkini

Desa Bandarejo Bagi-bagi Bebek dan Bibit Alpukat

Rabu, 28 September 2022 | 08:23 WIB

Desa Bandarejo Susun Program Prioritas.

Rabu, 28 September 2022 | 08:17 WIB

Desa Bandarejo Salurkan BLT-DD ke 103 Warga

Rabu, 28 September 2022 | 08:14 WIB

Desa Hajimena Kejar Target PBB

Selasa, 27 September 2022 | 07:46 WIB

Prioritas Program dari Kementerian Desa

Selasa, 27 September 2022 | 07:42 WIB

Capaian Pembayaran PBB, Desa Rulung Helok Terbaik Ketiga

Kamis, 22 September 2022 | 07:44 WIB

Desa Banjar Negeri Susun RKPDes Sesuai Visi Misi Kades

Selasa, 20 September 2022 | 09:49 WIB

Desa Hajimena Susun RKPDes, Siap Akomodir Usulan Warga

Selasa, 20 September 2022 | 08:06 WIB

Desa Way Sari Kejar Pembangunan Infrastruktur di 2023

Selasa, 20 September 2022 | 07:53 WIB

Desa Haduyang Susun RKPDes untuk tuntaskan Stunting.

Jumat, 16 September 2022 | 12:03 WIB

Desa Mandah Susun RKPDes, Ada untuk Penanganan Stunting

Kamis, 15 September 2022 | 12:14 WIB

Susun RKPDes Agar Program DD Terarah

Kamis, 15 September 2022 | 09:20 WIB

Desa Rulung Sari Susun RKPDes Tahun 2023

Rabu, 14 September 2022 | 11:10 WIB

Desa Krawang Sari Susun RKPDes Tahun 2023

Selasa, 13 September 2022 | 09:24 WIB

Piutang Pajak PBB Rp1,8 Miliar Dihapuskan

Minggu, 11 September 2022 | 19:55 WIB

Desa Sidosari Susun RKPDes Tahun 2023

Minggu, 11 September 2022 | 19:47 WIB
X