DPRD Lamteng Soroti Pemerataan PBI BPJS

- Senin, 25 Juli 2022 | 18:21 WIB
Anggota Komisi IV DPRD Lampung Tengah, Cecep Zamani soroti pemerataan PBI BPJS (Febri Andrian)
Anggota Komisi IV DPRD Lampung Tengah, Cecep Zamani soroti pemerataan PBI BPJS (Febri Andrian)

LAMPUNG TENGAH, lampungekspose.com - Peran Pemerintah dalam memastikan semua warga miskin yang ada di Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng) mendapatkan fasilitas jaminan kesehatan berupa Penerima Bantuan Iuran (PBI) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sangatlah vital, karena itu merupakan salah satu cara untuk memutus mata rantai kemiskinan. Dan tiadanya kemiskinan merupakan salah satu komitmen dalam kesepakatan global SDGs.

Selain itu, memberikan jaminan kesehatan kepada warga masyarakat juga tertuang pada UU No 24 Th 2011, tentang BPJS merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial yang melingkupi jaminan kesehatan dan ketenaga kerjaan.

Diketahui, dari data Badan Pusat Statistik (BPS) didapatkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Lamteng tahun 2021 adalah 1.388.094 jiwa dan yang masuk kategori miskin ada 11,8 persen atau sekitar 163.795 jiwa.

Sementara itu, jumlah PBI kabupaten per bulan Juni tahun 2022 ada sebanyak 36.820 jiwa. Jamkesprov 27.490 jiwa dan PBI APBN 455.215 jiwa atau jumlah totalnya adalah 519.525 jiwa. Dari data tersebut, seharusnya masyarakat miskin yang ada di Lamteng sudah tercover semuanya melalui program PBI BPJS baik PBI APBD Kabupaten maupun PBI APBN.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi IV DPRD Lamteng, Cecep Zamani menjelaskan bahwa ada beberapa masalah yang terjadi, seperti masih banyak penerima manfaat lama yang sebenarnya sudah tidak layak menerima, tetapi masih mendapatkan bantuan PBI BPJS. Lalu ada banyak penerima manfaat PBI BPJS berasal dari keluarga aparatur Desa.

"Kurangnya tenaga Team Verifikator di Dinas Sosial Lamteng. Serta efektifitas musyawarah kampung untuk verifikasi layak dan tidaknya mendapa manfaat PBI BPJS harus terus dikontrol dan diawasi," jelas Cecep, Senin (25/7).

Lanjut Cecep, Pemerintah Daerah juga sudah seharusnya untuk segera melakukan tindakan yang bersifat formal dan intruksional untuk mengentaskan permasalahan tersebut berdasar besarnya masalah, pentingnya masalah, sensitivitas masalah dan efisiensi dalam anggaran.

"Ada beberapa hal juga yang cukup menghambat masyarakat Lamteng memperoleh hak PBI BPJS, seperti operator Desa SIKS–NG sering berganti saat Kepala Desa berganti. Musyawarah kampung untuk menyaring DTKS belum maksimal. SDM untuk verifikasi di Dinas Sosial masih kurang. PBI APBD tidak cukup untuk mencover semua Masyarakat tidak mampu. Pengawasan oleh DPRD terhadap program PBI belum dilakukan berkala. Dan anggaran untuk penambahan SDM serta pengawasan masih kurang," ungkap dia.

Untuk itu, Cecep berharap pada aparatur kampung dan Dinas terkait agar kiranya dapat duduk bersama-sama membahas masalah ini.

"Agar ke depan, pemerataan soal PBI BPJS terhadap 11,8 persen masyarakat miskin di Beguai Jejamo Wawai dapat terealisasi," pungkasnya.***

Halaman:

Editor: Dimas Febiyansyah

Tags

Terkini

5 Surga Tersembunyi di Lampung, Cocok Untuk Healing

Sabtu, 4 Februari 2023 | 19:41 WIB

Pj Bupati Tubaba Arahkan Pejabat Ikut Bina Tiyuh

Minggu, 29 Januari 2023 | 10:03 WIB

PAD Dispora Lampung Tahun 2022 Tembus Rp500 Juta

Senin, 16 Januari 2023 | 18:08 WIB

LKS Alamanda Salurkan Bantuan Tongkat ke Warga

Selasa, 10 Januari 2023 | 15:55 WIB
X