Ribuan Calon Penumpang Dicegah ke Luar Negeri di Bandara Soekarno Hatta, Rupanya ada Modus

- Senin, 15 Agustus 2022 | 09:20 WIB
Ribuan orang dicegah keberangkatan ke luar negeri lewat bandara soekarno hatta. Diduga sebagai PMI (/istock)
Ribuan orang dicegah keberangkatan ke luar negeri lewat bandara soekarno hatta. Diduga sebagai PMI (/istock)


LAMPUNG EKSPOSE - Ribuan orang dengan modus berpergian ke luar negeri
memakai visa Wisata dan magang ditahan keberangkatannya di Bandara Soekarno Hatta. Mereka diduga sebagai Pekerja Migran Ilegal atau PMI. Setidaknya ada 1.726 calon penumpang yang gagal berangkat ke luar negeri karena dicuragai PMI yang memanfaatkan visa wisata.

Mereka diduga  hendak bekerja di luar negeri tanpa melalui prosedur
yang sah alias non prosedural. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno Hatta, Muhammad Tito Andrianto mengatakan, data tersebut merupakan periode 1 Januari–
13 Agustus 2022.

Baca Juga: Satu Keluarga di Lampung Diserang Orang tak Dikenal, Semuanya Dilukai Pakai Sajam


Pada umumnya mereka mengaku akan magang dan wisata ke luar negeri.
“Modus yang umumnya digunakan oleh para pekerja migran non prosedural
diantaranya adalah berpura-pura sebagai peserta magang, ziarah, hingga
wisata,” ungkapnya kepada RRI.co.id, Minggu 14 Agustus 2022. artikel
ini pernah tayang di Hallo.id dengan judul sebanyak 1.726 orang
dicegah keberangkatannya ke luar negeri, ini alasanya.

Tito menjelaskan, dalam proses penundaan keberangkatan penumpang yang
diduga PMI non prosedural tersebut, pihaknya selalu berkoordinasi
dengan BP2MI (Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia).
“Petugas Imigrasi di TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi, Red) memiliki wewenang untuk memeriksa dokumen perjalanan Republik Indonesia, melakukan wawancara, pemindaian paspor dan memeriksa apakah penumpang yang akan keluar wilayah Indonesia masuk ke dalam daftar cegah,” terang Tito.

“Jika tidak ditemukan permasalahan dalam pemeriksaan Keimigrasian maka
petugas dapat memberikan tanda atau cap keluar, hal ini telah sesuai
dengan Permenkumham Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Pemeriksaan Masuk
dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi,”
tambahnya.

Baca Juga: Denny Sumargo Tawarkan 'Benda Keramat' Gus Samsudin ke Deddy Corbuzier Harganya Miliaran Rupiah

Lebih lanjut Tito menjelaskan, saat ini modus pekerja migran non
prosedural semakin rapi dan sulit diidentifikasi sehingga dalam
pengawasan dan pencegahankeberangkatan PMI diperlukan sinergi yang

intens dan berkelanjutan antara imigrasi dengan BP2MI.
“Hal ini menjadi vital mengingat keterbatasan imigrasi dalam mengidentifikasi pekerja migran non-prosedural, padahal di lain sisi Undang-Undang Keimigrasian telah menjamim hak setiap warga negara Indonesia untuk keluar dan masuk wilayah RI apabila seseorang telah
memenuhi persyaratan,” jelasnya.

Diketahui, fenomena PMI non prosedural merupakan sebuah isu yang memerlukan penanganan lintas sektoral. ***

Baca Juga: Kasus Kematian Brigadir J, Wapres : Kita Tunggu Saja

Editor: Riedho Pratama

Sumber: Hallo ID

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Kemenkeu RI Intip Sistem Pengelolaan DD di Natar

Jumat, 2 September 2022 | 09:58 WIB

Kasus Kematian Brigadir J, Wapres : Kita Tunggu Saja

Kamis, 11 Agustus 2022 | 16:42 WIB

Jokowi Plus Ganjar - Erick Sita Perhatian di CFD Solo

Minggu, 7 Agustus 2022 | 19:29 WIB

Kemenkes Luncurkan Platform SatuSehat

Kamis, 28 Juli 2022 | 13:43 WIB

Mendag Zulhas Kunjungi Lampung Lagi, Ada Apa?

Selasa, 12 Juli 2022 | 15:23 WIB
X